Jumat, 14 Oktober 2011

Peraturan Mengenai Pemeriksaan Khusus


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 120/PJ/2010
TENTANG
PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam rangka penjaminan kualitas pelaksanaan pemeriksaan khusus, perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
I.
UMUM
1.
Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini adalah Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up (dari bawah keatas).
2.
Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up (dari bawah ke atas) adalah Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
3.
Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (tax revenue at risk).
4.
Tim Asistensi Analisis Risiko adalah tim yang melakukan proses asistensi analisis risiko. Proses asistensi analisis risiko merupakan proses pembahasan atas:
  1. Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat oleh Account Representative (AR) dan telah ditandatangani Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebelum diajukan usulan pemeriksaan khusus; dan
  2. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan Pemeriksaan Khusus.
II.
KEBIJAKAN PEMBUATAN USULAN PEMERIKSAAN KHUSUS
1.
Dalam hal Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus, usulan pemeriksaan tersebut harus didasarkan pada Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat oleh Account Representative (AR).
2.
Analisis Risiko Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 18.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, Analisis Risiko Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir Identifikasi dan Analisis Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
3.
Analisis Risiko Wajib Pajak harus dibuat dengan mendasarkan pada data internal berupa profil Wajib Pajak, termasuk aktivitas himbauan dan konseling yang telah dilakukan atas profil Wajib Pajak, serta memanfaatkan data eksternal seperti Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP). Di dalam profil Wajib Pajak harus sudah meliputi data yang berasal dari aplikasi OPDP, PAP3D, dan aplikasi lainnya termasuk laporan hasil pemeriksaan dan laporan pengamatan untuk tahun-tahun pajak sebelumnya.
4.
Sebelum diajukan usulan pemeriksaan khusus, Analisis Risiko Wajib Pajak yang dibuat Account Representative (AR) harus dibahas terlebih dahulu oleh Tim Asistensi Analisis Risiko. Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, proses pembahasan analisis risiko dilakukan oleh Tim Identifikasi dan Analisis Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
5.
Tim Asistensi Analisis Risiko dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang terdiri dari:
  1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
  2. Kepala Seksi Pemeriksaan;
  3. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
  4. Account Representative (AR).
6.
Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi anggota Tim Asistensi Analisis Risiko sebaiknya menjadi bagian dari Tim Pemeriksa Pajak terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus tersebut.
7.
Jangka waktu penyelesaian pembahasan atas Analisis Risiko Wajib Pajak oleh Tim Asistensi Analisis Risiko dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Nota Dinas Tim Asistensi Analisis Risiko diterbitkan.
8.
Tata cara pembentukan Tim Asistensi Analisis Risiko dan pembahasan Analisis Risiko Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
9.
Hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10.
Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus ditandatangani oleh Tim Asistensi Analisis Risiko dan disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
11.
Terhadap Analisis Risiko Wajib Pajak yang tidak dapat diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam rangka usulan Pemeriksaan Khusus, Account Representative (AR) dapat mengusulkan kembali Analisis Risiko Wajib Pajak tersebut dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Tim Asistensi Analisis Resiko.
12.
Pengajuan usulan pemeriksaan khusus dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Wilayah DJP harus dilampiri dengan Analisis Risiko Wajib Pajak dan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus.
13.
Terhadap usulan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Wilayah DJP yang tidak dilampiri dengan Analisis Risiko Wajib Pajak dan Berita Acara Hasil Pembahasan Tim Asistensi Analisis Risiko atas Analisis Risiko Wajib Pajak dalam Rangka Usulan Pemeriksaan Khusus, Kepala Kantor Wilayah DJP harus menolak usulan pemeriksaan khusus tersebut.
14.
Prosedur usulan dan persetujuan pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
III.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
1.
Pada saat pelaksanaan proses pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa Pajak, sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk melakukan pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan pemeriksaan khusus dengan Tim Asistensi Analisis Risiko. Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, pembahasan terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait yang menjadi dasar usulan dilakukan pemeriksaan khusus dilakukan antara Tim Pemeriksa Pajak dan Tim Identifikasi dan Analisis Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2010 tentang Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
2.
Tata cara pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Tim Asistensi Analisis Risiko adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3.
Hasil pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Tim Asistensi Analisis Risiko dituangkan pada Berita Acara Hasil Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.
4.
Berita Acara Hasil Pembahasan atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Asistensi Analisis Risiko dan Tim Pemeriksa Pajak dilampirkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
5.
Jangka waktu penyelesaian pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Tim Asistensi Analisis Risiko dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima oleh Tim Asistensi Analisis Risiko.
6.
Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang konsepnya tidak dilakukan pembahasan sebagaimana yang diatur pada angka III.1 akan dilakukan penelaahan sejawat (peer review).
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2010
Direktur Jenderal,
ttd.
MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002
Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Strategi Penyelesaian Pemeriksaan Khusus
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian, kualitas Pemeriksaan Khusus, dan merealisasikan rencana penerimaan pemeriksaan, maka ditetapkan hal-­hal sebagai berikut

a.
Kepala UP2 harus mengusulkan dan melaksanakan Pemeriksaan Khusus;
b.
Usul Pemeriksaan Khusus diprioritaskan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak setelah Tahun Pajak 2007;
c.
khusus untuk UP2 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya, Kepala UP2 harus menyampaikan usul Pemeriksaan Khusus yang terkait dengan transaksi transfer pricing minimal 10 (sepuluh) usulan pemeriksaan Selanjutnya, dari usulan Pemeriksaan Khusus tersebut, masing-masing UP2 harus melaksanakan minimal 4 (empat) pemeriksaan terkait dengan transaksi transfer pricing;
d.
khusus untuk UP2 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP di Jakarta, Kepala UP2 harus menyampaikan usul Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya risiko ketidakpatuhan atas transaksi perusahaan dalam satu grup kepada Kepala Kanwil DJP atasannya. Kepala Kanwil DJP selanjutnya harus mengoordinasikan usulan maupun pelaksanaan pemeriksaannya dalam bentuk pemeriksaan simultan dengan melibatkan UP2 lain. Jumlah pemeriksaan simultan pada setiap Kanwil DJP minimal 1 (satu) pemeriksaan simultan;
e.
sebelum mengusulkan Pemeriksaan Khusus, Kepala UP2 harus melakukan seleksi atas analisis risiko yang telah dibuat oleh Account Representative. Proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Tim Asistensi Analisis Risiko sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-120/PJ/2010 dan perubahannya;
f.
usulan Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Kepala UP2 mengacu pada fokus pemeriksaan, baik fokus pemeriksaan nasional maupun fokus pemeriksaan Kanwil DJP. Namun demikian, usulan Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak di luar fokus pemeriksaan, sepanjang terdapat indikasi ketidakpatuhan yang tinggi berdasarkan hasil analisis risiko atas profil Wajib Pajak tersebut;
g.
dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemeriksaan Khusus, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat menerbitkan instruksi Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
h.
dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan terkait transfer pricing, Kepala Kanwil DJP harus membentuk Satuan Tugas Penanganan Transfer Pricing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2010 dan perubahannya;
i.
dalam rangka pengendalian mutu pemeriksaan terkait transfer pricing, setiap UP2 yang melakukan koreksi objek pajak sehubungan dengan transaksi transfer pricing sebesar Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih harus menyampaikan koreksi tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk selanjutnya dilakukan pengendalian mutu oleh Tim Pengendali Mutu Pemeriksaan Transfer Pricing sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-369/PJ/2010 dan perubahannya.

Selasa, 11 Oktober 2011

Anda LOAKHOLIC?, Baca dulu Tips Belanja Pakaian Bekas(loak)

Salah satu tempat belanja alternatif yang murah meriah. Walaupun namanya "loak" atau pakaian bekas ataupun biasanya pakaian bekas yg di impor namun tidak selamanya barang yang dijual disana kualitasnya kurang bagus. Karena jika anda teliti dan sabar dalam memilih, anda bisa mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas dengan harga yang sangat 'miring. Oleh sebab itu pasar loak kini menjadi salah satu pilihan untuk berburu barang-barang serta kebutuhan pakaian maupun fashion yang sifatnya antik dan unik. Namun diperlukan kiat khusus untuk mendapatkan barang dengan kondisi prima dan harga yang pantas.

Sebelum memulai perburuan di pasar loak, simak dahulu beberapa kiat jitu yang dikutip dari eHow berikut :
1. Mencari tahu
Yang pertama kali harus Anda lakukan adalah mencari tahu pasar loak mana yang menyediakan kebutuhan Anda. Misalnya, jika ingin mencari aneka kebutuhan fashion dengan citarasa vintage, Anda bisa datang ke Passer Baroe atau Pasar Senen.

Namun jika alat-alat rumah tangga yang Anda butuhkan, Sogo Jongkok Widya Chandra atau Pasar Ular bisa jadi pilihan. Jika Anda seorang kolektor barang antik, berarti pilihan tempatnya adalah Jl. Surabaya (semua contoh pasar loak ini berada di Jakarta).

2. Persiapkan diri
Setelah mengetahui tujuan, kini persiapkan diri Anda. Gunakanlah pakaian yang membuat Anda aman dan nyaman, karena biasanya pasar loak tidak dilengkapi pendingin ruangan. Lingkungannya pun tidak seenak pusat perbelanjaan.Jangan membawa atau memakai barang-barang berharga demi keamanan Anda sendiri. Anda juga pasti tidak mau kan mendapat harga mahal hanya karena penampilan?

3. Datang lebih awal
Datang lebih awal ke pasar loak memungkinkan Anda lebih leluasa memilih barang. Selain itu, Anda juga bisa nyaman menawar, karena kompetisi yang ada masih rendah.

4. Sesuaikan ketepatan belanja dengan daftar belanjaan
Jika Anda mencari sesuatu yang spesifik, buatlah daftar belanjaan mengenai barang-barang apa saja yang hendak anda beli. Dan berjalanlah secepat mungkin hingga mendapatkan barang yang diinginkan. Namun jika tujuannya hanya mencuci mata, Anda bisa lebih santai.

5. Perhatikan kualitas barang
Jangan mudah percaya dengan barang-barang yang ditawarkan pedagang. Belum tentu barang tersebut asli atau sesuai dengan keinginan Anda. Tak ada salahnya mengecek dengan seksama barang pilihan Anda. Jangan sampai rasa menyesal timbul di kemudian hari.

Terlalu menyukai barang pilihan Anda akan membuat harga yang ditawarkan menjadi tinggi. Jangan perlihatkan bahwa Anda benar-benar menyukainya. Tawarlah dengan tenang, hingga harganya masuk akal.

7. Jangan terpengaruh harga
Hindari membeli sesuatu hanya karena harganya murah. Selain belum tentu memiliki manfaat, barang tersebut hanya akan memenuhi lemari atau rumah Anda.

8. Kreatif
Berbelanja di pasar loak memerlukan kreativitas tinggi. Segala sesuatu di pasar loak memang tak akan terlihat sebagus barang-barang yang ditawarkan di pusat perbelanjaan. Tapi Anda bisa melakukan padu-padan yang unik, sehingga barang-barang tersebut terlihat seperti baru. Ok Selamat ber belanja LOAK Ria..

Mengenal Tipe Wanita dari Bentuk Giginya

Tertawalah karena tertawa itu sehat. Senyumlah, karena senyum itu membuat Anda jauh lebih menarik, selain itu ternyata tertawa dan senyum memiliki pesan tertentu bagi lawan jenis. Konon, kualitas seks kaum hawa ini dapat terbaca dari bentuk gigi yang nampak saat Anda tertawa maupun senyum.

Dalam sebuah buku jawa kuno bertajuk Bethaljemur Addamakna mengungkap kualitas seks yang dimiliki wanita dilihat dari bentuk giginya. Jadi jika Anda seorang wanita yang suka tertawa, Anda perlu hati-hati karena orang di hadapan Anda bisa jadi sedang membaca rahasia Anda.

Buku tersebut juga menguak kaitan senyum bentuk gigi seorang wanita dengan rahasia kualitas seksual yang dimilikinya. So bagaimana dengan gigi Anda? termasuk tipe wanita yang bagaimanakah Anda?

1. Gigi tampak jarang dan kecil
Wanita yang memiliki gigi kecil dan jarang-jarang ini biasanya memiliki perangai yang sangat buruk. Wanita ini paling suka menilai orang lain tapi ia tidak mau dirinya dinilai oleh orang lain. Buruknya lagi, wanita ini tidak pernah mau kalah di hadapan suaminya. Kualitas seks yang dimiliki wanita ini juga cenderung biasa-biasa saja, bahkan cenderung pasrah jika diajak berhubungan oleh pasangannya.

2. Gigi tampak sedang dan rata
Wanita bergigi seperti biasanya memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong. Bahkan kebiasaannya selalu berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Yang mengasyikkan lagi, wanita bergigi seperti ini, pandai bermain di atas ranjang. Bahkan kemampuannya patut diperhitungkan karena mampu main berjam-jam di ranjang. Tinggal bagaimana sang laki-laki mengimbangi permainan wanita bergigi rata ini.

3. Gigi tampak besar dan jarang-jarang
Tipe wanita seperti ini biasanya suka memfitnah dan selalu iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Bahkan, kalau keinginannya tidak dituruti, ia sering kali marah-marah dan melakukan apa saja agar kemauannya itu terpenuhi. Pria yang yang mendapat istri bertipe seperti ini hendaknya berhati-hati, setidaknya harus sabar menyikapi segala kelakuannya. Apalagi menghadapi sifat manja yang dibuat-buat akan membuat kita semakin kesal. Sehingga kalau ada pria yang mendapat wanita bertipe gigi seperti ini, hendaknya mampu membimbing dan harus extra sabar menghadapi segala perbuatannya. Dalam permainan di ranjang tipe wanita seperti ini tak pernah mau mengalah pada pasangannya dan terbilang sangat agresif.

4. Gigi tampak maju ke depan
Tipe wanita ini macam-macam, kalau giginya kecil ia biasanya masih bisa ditoleransi, artinya tidak terlalu memeras suami. Namun, jika bentuk giginya besar-besar, laki-laki yang mendapat cinta dari wanita ini harus siap menerima segala caci maki yang kadang-kadang tidak mendasar. Wanita dengan bentuk gigi seperti ini biasanya mudah mengeluh dan tidak pernah menerima apa yang telah didapatkan. Tapi dalam urusan ranjang, wanita bertipe gigi seperti ini termasuk golongan wanita yang agresif.

5. Gigi gingsul
Jika wanita ini memiliki gingsulnya tepat pada pinggir gigi, tentu menambah kecantikan si wanita tersebut. Namun jika sebaliknya, gingsul bertempat di depan, maka akan mengganggu wajah si pemilik gigi tersebut. Tapi pada dasarnya wanita yang memiliki gigi gingsul ini enak diajak bicara. Pengetahuannya luas walaupun sikapnya agak kekanak-kanakan. Dalam urusan seks, wanita ini sangat pintar membahagiakan pasangannya. Wanita bertipe gigi seperti ini sangat mengetahui apa yang diinginkan oleh pasangannya.

6. Gigi tampak masuk ke dalam
Biasanya wanita yang memiliki gigi seperti ini, sangat pendiam. Mungkin lebih pas dikatakan pemalu. Sikapnya yang malu dan kurang terbuka, membuat banyak kaum pria keranjingan untuk membuka sifat dasarnya. Kalau ia berparas cantik, banyak pria yang akan berlomba mendapatkan gadis bergigi masuk ke dalam ini. Sayangnya dalam hal seks wanita bertipe gigi seperti ini agak pasif. Sehingga si pria harus pintar merangsang agar wanita ini menjadi aktif.

7. Gigi kecil dan rancak
Umumnya wanita bergigi kecil memiliki wajah imut-imut. Orang mengatakan baby face, artinya tampak muda terus walaupun usianya menginjak 40 lebih. Sifat wanita ini menyenangkan, dia bisa memberikan perhatian penuh terhadap pasangannya. Suka menolong dan baik bertutur kata. Jadi berbahagialah bagi pria yang mendapatkan wanita bergigi kecil dan rancak ini. Sebab hari-harinya selalu dipenuhi oleh keindahan. Apalagi jika diatas ranjang, wanita ini selalu dapat mengimbangi keinginan pasangannya.

Gadis ABG Miliki Tinggi Badan 2,1 M


PARA - Seorang gadis berusia 14 tahun dengan tinggi 2,1 meter dipaksa untuk berhenti sekolah karena dia tidak muat di bus sekolah.

Elisany Silva diyakini menderita penyakit yang langka yang menyebabkan pertumbuhannya sangat cepat.

Dia berharap bisa memanfaatkan tubuhnya yang tinggi, karena saat ini dia tertarik dengan dunia modeling. Dikabarkan bahwa Silva akan menjadi sebuah model untuk acara pernikahan di Belem, Brasil.

Silva merupakan keturunan Brasil di bagian negara Amazon Ibu Kota Para. Dia mengaku, mengalami kesulitan jika berada di dalam rumah. "Saya terkadang terganggu dan terbentur di kepala oleh kayu atap rumah," ujarnya seperti dilansir Telegraph, Selasa (31/8/2010).

Kini dia terpaksa ke sekolah harus berjalan kaki karena tubuhnya sudah tidak bisa masuk ke dalam bus sekolah.

"Saya juga ingin dia berhenti tumbuh dan memiliki tubuh seperti gadis lainnya. Saya yakin dia merasa aneh dan terkadang ingin seperti gadis pada umumnya," ujar ibunya.

Sekadar diketehui, rekor gadis remaja tertinggi saat ini dipegang oleh Marvadene Anderson dengan tinggi 2,3 meter.(okezone.com)

Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg

1. Celana Harem
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Celana ala rapper MC Hammer ini kembali menjadi tren dan banyak digunakan. Bagi para wanita, celana tersebut cukup nyaman digunakan. Tetapi para pria banyak yang tidak menyukainya saat digunakan para wanita. 

2. Jumpsuit
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Jumpsuit adalah busana one-piece, dengan blouse dan celana dijadikan satu. Tapi, memakai jumpsuit memang lebih repot dibandingkan jenis pakaian lain. Hal inilah yang menjadi alasan banyak pria tidak suka melihat wanita dengan busana yang dinilainya super ribet ini. Pakaian ini pun membuat pria sulit melihat lekuk tubuh wanita yang seksi. 

3. Boots besar
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Bagi pria, saat wanita memakai boots tebal dan besar, membuatnya terlihat tidak menarik. Jadi, pintar-pintarlah dalam memilih boots. 

4. Ikat kepala
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Bando, topi, bandana, headband atau ikat kepala memang sejak lama banyak digunakan wanita sebagai aksesori penunjang penampilan. Namun, pria lebih menyukai bila tangannya bisa membelai rambut pasangannya tanpa ada gangguan.

5. Sandal gladiator
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Bentuknya yang terbuka dan tali-tali yang menghiasi sepatu ini menjadi daya tarik tersendiri. Namun, banyak pria tak suka melihat wanita mengenakan aksesori yang membuatnya repot. Kaum adam beranggapan, butuh banyak waktu untuk memakai dan melepaskan sandal gladiator ini. 

6. Legging
Gerbangdunia.com : Cara cara berpakaian Cewek yg dapat membuat Cowok 'Eneg 
Meskipun membuat kaki terlihat lebih seksi, banyak pria yang menyukai tidak legging. Selebihnya, tidak menyukai wanita yang menggunakan legging. Bahkan banyak juga yang tidak mengetahui apa itu legging.

Skema urutan Pengadilan Pajak


Pasal 34
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 35
(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
(4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 38
Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
Persiapan Persidangan


Pasal 44
(1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.
(2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pasal 45
(1) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:
a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
b. 1(satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
(2) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
(3) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
(5) Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.
Pasal 46
Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.


Pasal 47
(1) Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak.
(3) Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 48
(1)   Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding.
(2)   Bagian Kelima Pemeriksaan dengan Acara Biasa


Pasal 49
Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.




Pasal 50
(1)   Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
(2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.
(3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Pasal 53
(1) Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan.
(2) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat.

Pasal 54
(1) Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
(2) Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
(3) Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.


Pasal 55
(1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
(2) Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
(3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.
(4) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.
(5) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 56
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
(2) Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat.
(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.





Pasal 57
(1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah:
a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. Orang sakit ingatan.
(2) Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.

Pasal 60
(1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
(2) Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 61
(1) Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
(3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.
Pasal 62
(1) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepecayaannya.
(3) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 63
(1) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
(2) Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
(3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

Pasal 64
(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
(2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.
(3) Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.


Bagian Keenam
Pemeriksaan dengan Acara Cepat



Pasal 65
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.



Pasal 66
(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
a. Sengketa Pajak tertentu;
b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
(2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

Pasal 67
Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.



Pasal 68
Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.


Bagian Ketujuh
Pembuktian



Pasal 69
(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.


Pasal 70
Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Pasal 71
(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
(2) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan keterangan ahli.
 

Pasal 72
(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.


Pasal 73
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.


Pasal 74
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.


Pasal 75
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.



Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).


Bagian Kedelapan
Putusan



Pasal 77
(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
 

Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.


Pasal 79
(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
(2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80
(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
a. menolak;
b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
c. menambah Pajak yang harus dibayar;
d. tidak dapat diterima;
e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
f. membatalkan.
(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.
 

Pasal 81
(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
(5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Pasal 82
(1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :
a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
(2) Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
(3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
(4) Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Pasal 83
(1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 84
(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :
a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
g. pokok sengketa;
h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
i. amar putusan tentang sengketa; dan
j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2).
(4) Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera.
(5) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.
(6) Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.
 

Pasal 85
(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
(2) Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang.
(3) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86
Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87
Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 

Pasal 88
(1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
(2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku