Banding di Pengadilan Pajak

A .Pendahuluan

Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak krisis global, pemerintah memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel untuk menghindari ketergantungan dengan pinjaman luar negeri. Kebijakan fiskal yang baik juga dapat mendukung bangkitnya sektor riil yang akan memacu pertumbuhan ekonomi kita. Prinsip dasar perpajakan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan adalah sistem yang berdasarkan azas keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan, sebagaimana diketahui peranan penerimaan pajak merupakan tulang punggung bagi penerimaan negara yang akan menjamin kesinambungan kehidupan negara.

Sistem self assessment yang kita anut memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa menunggu adanya surat ketetapan dari fiskus karena wajib pajak dianggap paling tahu mengenai penghasilannya sendiri. Dengan sistem self assessment, apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa apa yang dihitung, disetor, dan dilaporkan Wajib Pajak sudah benar, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu sarana yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, fiskus menghasilkan beberapa produk hokum antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Atas produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan maupun yang bukan dari pemeriksaan, tidak semuanya disetujui oleh Wajib Pajak. Ketidaksetujuan ini menimbulkan suatu perselisihan yang biasa disebut sengketa pajak. Sengketa Pajak yang timbul antara fiskus dan Wajib Pajak dapat diselesaikan dengan cara keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Cara-cara tersebut tempuh agar hak Wajib Pajak maupun negara dapat dijamin dengan adanya keadilan dan kepastian hukum. Namun disini kami hanya membahas lebih detail tentang proses banding

B. Terjadinya Sengketa Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan denganSurat Paksa.

Sengketa pajak dapat terjadi karena perbedaan cara pandang antara Wajib Pajak dan fiskus tentang jumlah pajak terutang. Sengketa pajak biasanya terjadi ketika Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan oleh otoritas pajak baik melalui pemeriksaan dengan SKP dan STP maupun dengan cara lain. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini diantaranya dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali.

Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan,Wajib Pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding. Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun kebanyakan Wajib Pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material,sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas atas putusan keberatan maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding dan langkah terakhir apabila banding ditolak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Gambar 1. Skema Penyelesaian Sengketa Pajak

Hak wajib pajak untuk meminta keadilan atas materi yang menjadi sengketa pajak dijamin dalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Undang-undang KUP mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan dan banding, serta hak dan kewajiban wajib pajak apabila keberatan dan banding diterima atau ditolak.

Dalam mengajukan pemohonan keberatan dan banding ada resiko ditolak oleh pihak yang berwenang baik karena tidak memenuhi syarat formal maupun material. Dalam hal terjadinya keberatan dan banding yang ditolak berdasarkan perubahan Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 maka Wajib Pajak akan dikenakan denda. Berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU KUP, Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 50%(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan denganSurat Paksa.

Sengketa pajak dapat terjadi karena perbedaan cara pandang antara Wajib Pajak dan fiskus tentang jumlah pajak terutang. Sengketa pajak biasanya terjadi ketika Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan oleh otoritas pajak baik melalui pemeriksaan dengan SKP dan STP maupun dengan cara lain. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini diantaranya dengan keberatan, banding dan peninjauan kembali.

Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan,Wajib Pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding. Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun kebanyakan Wajib Pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material,sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

D. Proses banding mulai dari keberatan

1. Mempersiapkan Keberatan

Dalam menghadapi sengketa pajak, wajib pajak memiliki hak untuk :

a) Mengajukan Keberatan (Pasal 25 – 26 UU KUP)
Jika Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah, rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

b) Mengajukan Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan (Pasal 36 ayat 1a)
Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

c) Mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 ayat 1b) Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

d) Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak. Gugatan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
· Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
· Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 KUP
· Keputusan Pembetulan dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
· Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan Surat Tagihan Pajak.

.

2. Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan atas suatu :
· SKPKB
· SKPKBT
· SKPLB
· SKPN
· Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

Syarat pengajuan Keberatan :

· Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan dan Pemungutan oleh Pihak ketiga;
· Surat Keberatan diajukan terhadap satu jenis ketetapan pajak. (Satu SKP satu surat keberatan)
· Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
· Mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak.
· Disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
· Diajukan dalam jangka waktu 3 Bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali terjadi keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (Force Majeur)
· Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan proses pelaksanaan penagihan.

Hak Wajib Pajak dalam Keberatan:

Agar Wajib Pajak dapat membuat alasan-alasan yang kuat dalam pengajuan keberatan, sebelum mengajukan keberatan wajib pajak berhak untuk :
· Meminta Dasar Pengenaan Pajak
· Meminta Dasar Perhitungan Rugi
· Meminta Dasar Pemotongan dan Pemungutan.

Pengajuan Surat Keberatan :

Surat keberatan dapat disampaikan dengan cara :

· Secara Langsung ke KPP tempat WP terdaftar
Tanggal surat keberatan diterima adalah tanggal saat surat diterima di Tempat Pelayanan Terpadu KPP. Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan Surat keberatan. Surat Keberatan diterima secara Phisik oleh petugas DJP

· Disampaikan melalui kantor pos dan giro dengan pengiriman pos tercatat. Bukti pengiriman melalui pos (Resi) merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pengertian pos tercatat adalah tertulis dalam bukti pengiriman surat hal-hal sebagai berikut :
o Tanggal kirim
o Nama dan alamat pengirim
o Nama dan alamat yang dituju
o Isi atau jenis surat yang dikirim

3. Jangka waktu Penyelesaian Keberatan

 Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Jika jangka waktu 12 bulan terlewati, maka keberatan dianggap DITERIMA.

Keputusan Keberatan

Keputusan keberatan yang diterbitkan DJP dapat berupa :
· Menerima seluruhnya
· Menerima Sebagian
· Menolak
· Menambah Besarnya pajak yang terutang

Jika keberatan ditolak, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan wajib pajak adalah mengajukan banding
Contoh Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan formal :
Kasus :
Dari pemeriksaan tahun 2003 fiscus menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21. hal ini karena menurut fiscus terdapat obyek PPh pasal 21 yang belum dilaporkan WP. Padahal selisih tersebut hanyalah karena adanya perbedaan periode yang digunakan dalam SPT Badan -Laporan keuangan (menggunakan tahun buku) dengan tahun takwim yang harus digunakan untuk SPT 1721.
Jakarta, 5 April 2005
No. :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxxxxxxx
Tgl 17 Pebruari 2005
Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah …………
Kantor Pelayanan Pajak …………
Alamat lengkap
U.P : Sie Penerimaan dan Keberatan.
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah diterbitkannya SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxxxxx tanggal 17 Pebruari 2005 Sebesar Rp. 132.811.256,- atas nama :
Nama Wajib Pajak : PT Tax Ina
NPWP : 00.000.000.0-000.000
Alamat : JAKARTA
yang kami terima tanggal 20 Pebruari 2005 dengan perincian sebagai berikut :
Uraian : Jumlah (Rp) :
Dasar Pengenaan Pajak 3.052.302.069
PPh pasal 21 terutang 660.806.052
Setoran Masa & Tahunan 553.700.200
PPh 21 Kurang Bayar 107.105.852
Sanksi Bunga pasal 13 (2) 25.705.404
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 132.811.256
Bersama ini kami mengajukan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxxxxxxx tersebut.
Adapun alasan kami mengajukan keberatan adalah :

1. Menurut Pemeriksa terdapat obyek PPh 21 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh 21 yaitu sebagai berikut :

     Jenis Obyek Jumlah (Rp)
Gaji 500.689.595
Tunjangan Lembur, dll 76.272.000
Premi Asuransi 83.559.000
THR 760.000
Total 661.280.595

2. Atas Biaya yang merupakan Obyek PPh 21 telah dipotong PPh 21 seluruhnya. Namun akibat perbedaan periode tahun buku yang dianut Wajib Pajak, sehingga terdapat perbedaan periode pembebanan biaya yang merupakan obyek PPh pasal 21 dalam Laporan Keuangan Vs SPT PPh Pasal 21. Rekonsiliasi Obyek PPh 21 berdasarkan SPT PPh Badan Vs SPT PPh 21 adalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah
1. Total Biaya Gaji dlm Lap Keuangan [Jul02 – Jun’03] 3.542.376.049
2. Total Biaya Gaji dlm SPT 1721 th 2003 [Jan03 – Des03] 2.794.002.022
3. Selisih Lap Keu Vs SPT 1721 748.374.027
dikurangi Biaya Gaji Jan – Jun’02 1.646.909.526
ditambah Biaya Gaji Jan – Jun’03 1.811.798.999
Koreksi Fiskal (BIK) th 2001/2002 321.303.131
Koreksi Fiskal (BIK) th 2002/2003 262.181.423
Total 748.374.027
Menurut pendapat kami seharusnya atas SKP PPh pasal 21 tersebut adalah NIHIL.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT TAX INA
Taufik
Direktur
E. Mempersiapkan Banding

      1. PENGERTIAN BANDING

       Menurut pengertian yang tercantum pada Pasal 1 ayat (6) uu No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatau keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

       Dari pengertian tersebut bisa dijelaskan beberapa hal. Pertama, banding merupakan suatu proses tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh WP atau Penanggung Pajak. Hal itu berarti bahwa upaya banding harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku – hukum pajak – baik kaidah formal maupun kaidah material. Disini tersirat pula, bahwa banding hanya dapat diajukan oleh WP atau Penanggung Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan, kecuali dengan menunjuk Kuasa Hukum (yang memenuhi kriteria undang-undang) dengan Surat Kuasa Khusus. Kedua, upaya banding hanya dapat dilakukan atas suatu keputusan yang dapat diajukan banding (menurut UU Perpajakan). Secara umum, banding hanay dapat diajukan atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh fiskus yang masih mengandung sengketa antara WP dengan fiskus.

       Beberapa hal pokok tersebut diatas cukup menunjukan hubungan erat antara proses banding dengan keberatan. Bahkan, lebih jauh lagi akan tampak kaitan antara proses banding dengan pemeriksaan. Sebab, bagaimanapun sengketa pajak yang diajukan bandingnya oleh WP timbul dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2. Banding di Pengadilan Pajak

Yang perlu diketahui tentang Banding di Pengadilan Pajak

1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bedasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara
Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

4. Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.

5. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat bantahan.

6. Tanggal terima adalah tanggal stempel Pos pengiriman, tanggal faksimilie atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat surat atau Putusan diterima secara langsung.

3. Sengketa Pajak Dalam Proses Banding

Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan fiscus mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan, Wajib Pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding.

Sengketa banding bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun kebanyakan Wajib Pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat fiscus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

     Sengketa Formal

Sengketa formal timbul apabila WP atau fiscus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UU perpajakan, khususnya UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Bagi fiscus, UU KUP telah menetapkan dan prosedur tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak, sempai penerbitan keputusan keberatan. Apabila fiscus melanggar ketentuan tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak fiscus.

Contoh : fiskus menerbitkan SKP atau Surat Keputusan Keberatan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.

Dilain pihak, sengketa formal dari pihak WP bias terjadi apabila WP tidak melaksanakan prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam UU KUP maupun UU Pengadilan pajak. Contohnya WP tidak mengajukan keberatan atau banding dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sengketa Material

Sengketa material atau lazim disebut maateri sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiscus –yang tercantum pada ketetapan pajak- dengan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak.

Perbedaan tersebut bisa timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai :
· Dasar hukum yang seharusnya digunakan ;
· Persepsi atas ketentuan peraturan pajak ;
· Perselisihan atas suatu transaksi tertentu ;
· atau hal-hal lainnya.

Kesemuanya itu dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh fiscus menjadi berbeda dibandingkan dengan jumlah pajak menurut perhitunan Wajib Pajak. Dan perbedaan jumlah pajak menurut fiscus dengan WP itulah yang merupakan sengketa material.

Permohonan banding tidak akan diproses lebih lanjut oleh pengadilan pajak –tanpa pemeriksaan materi sengketa- apabila banding WP tidak memenuhi ketentuan formal yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila ketetapan pajak atau keputusan keberatan tidak memenuhi ketentuan formal, maka pengadilan pajak dapat menyatakan ketetapan pajak ataupun keputusan keberatan harus batal demi hokum. Dalam hal ini, permohonan banding WP dapat diterima selueuhnya atau diterima sebagian, tergantung hasil pemeriksaan keseluruhan oleh hakim pengadilan pajak.

4. Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Ketentuan formal mengenai pelaksanaan banding diatur dalam ketentuan pasal 27 UU KUP Jo UU Pengadilan pajak, yang bisa diuraikan sbb :

a)      Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap suatu keputusan keberatan yang ditetapkan oleh dirjen pajak.

b)      Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha Negara.

c)      Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

d)     Syarat formal pengajuan banding
· Diajukan ke pengadilan pajak
· Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia
· Diajukan oleh Wajib pajak, ahli warisnya, seornag pengurus atau kuasa hukumnya.

Pemeriksaan formal dalam hal ini meliputi :
· Nama Wajib Pajak pemohon banding
· NPWP Pemohon Banding
· Alamat Pemohon Banding

Nama, NPWP dan Alamat WP Pemohon banding akan dicocokkan dengan data yang tercantum pada kartu NPWP atau administrasi KPP. Jika terdapat perbedaan, WP Pemohon banding harus dapat menjelaskan alasan-alasannya.
Nama penandatangan surat banding dan surat kuasa khusus. Apabila nama penandatangan surat banding berbeda dengan nama WP orang Pribadi yang mengajukan banding, atau dalam hal nama penandatangan surat banding
Pencabutan Banding

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Bading ke Pengadilan Pajak dapat mencabut permohonan tersebut dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada pengadilan pajak.

Permohonan Banding yang dicabut akan dihapus dari daftar sengketa melalui :
a. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum siding dilaksanakan
b. Putusan Majelis/Hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
NOTE :
Permohonan Banding yang telah dicabut dan mendapat penetapan/putusan tidak dapat diajukan kembali
Kuasa Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Wajib pajak dapat menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi/mewakili wajib pajak dalam proses banding. Syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum :

1.      WNI

2.      Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.      Persyaratan lain yang ditentukan Menteri Keuangan

Mengacu pada peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan surat kuasa khusus dengan syarat-syarat sbb :

a. Menyerahkan asli surat kuasa khusus yang bermaterai yang memuat :
1) nama dan alamat serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
2) nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa.
3) Bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersangkutan

b. Menguasai ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan.
Persyaratan ini terpenuhi apabila telah memperoleh pendidikan dibidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki ;
1) brevet yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau;
2) Ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan Negara.
Tata Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak :

Bagi Kuasa Hukum Pengacara :
- Syarat yang harus dipenuhi (kumulatif) : Warga Negara Indonesia, Pengacara (berlisensi), Sebagai Ahli Pajak, memiliki NPWP atau form 1721 A1 dari pemberi kerja
- Mendaftarkan diri ke sekretariat pengadilan pajak (mengisi formulir yang telah disediakan) dengan melampirkan salinan dokumen yang telah dilegalisir:
§ KTP
§ Surat Ijin Praktek Pengacara
§ Brevet Pajak/ Ijasah
§ NPWP atau form 1721 A1 dari Pemberi kerja.
§ Pas Photo 2 x 3 2 lembar

Bagi Kuasa Hukum yang bukan pengacara :

- Syarat yang harus dipenuhi : WNI, Sebagai Ahli Pajak, Memiliki NPWP atau Form 1721 A1 dari pemberi kerja.
- Mendaftarkan diri ke sekretariat pengadilan pajak (mengisi formulir yang telah disediakan) dengan melampirkan salinan dokumen yang telah dilegalisir:

§ KTP
§ Brevet Pajak/ Ijasah
§ NPWP atau form 1721 A1 dari Pemberi kerja.
§ Pas Photo 2 x 3 2 lembar

5. Pencabutan Banding

1. Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

2. Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui
penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
dilaksanakan dan putusan Majelis.Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan dalam siding atas persetujuan terbanding.

3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Pengecualian

1.      Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila
dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan
pemohon banding.

2.   Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang
terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

4. Hal-hal lain yang perlu diketahui

1. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap.

2. Dalam hal pemohon banding melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.

3. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding.

4.  Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon
Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.

5.  Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas Surat Uraian Banding yang
diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat
Bantahan.

6.  Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan
banding.

6. Proses Pelaksanaan Banding
Batasan waktu pelaskanaan banding telah ditetapkan dalam ketentuan UU Pengadilan pajak. Berikut ini bagan proses pelaksanaan banding :
Bagan 1. (sumber : Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak hal. 12)
Bagan 1. Proses dan jangka waktu pelaksanaan banding ke Pengadilan Pajak.
(Sumber : Buku Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak hal. 12)
Bagan 2 : Proses Banding dengan acara Biasa.
(Sumber : Syaiful Anwar, SH, Msc. Makalah Seminar)
Persiapan Persidangan

Dalam hal pengajuan banding WP memenuhi ketentuan formal yang disyaratkan, maka pengadilan pajak akan memulai persiapan persidangan dengan meminta Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan dari Fiskus (pihak Terbanding) dan mengirimklan salinannya ke WP Pemohon Banding, serta menunjuk Majelis atau Hakim Tunggal untuk menyelesaikan sengketa antara WP dengan fiskus:

a). Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan
b). Surat Bantahan
c). Penunjukan Majelis atau Hakim Tunggal





7. Persidangan Banding

      Persidangan banding dapat dilakukan melalui serangkaian proses pemeriksaan. Ada 2 jenis pemeriksaan dalam proses banding :

· Pemeriksaan Dengan Acara Biasa (PAB)
Pemeriksaan dengan acara biasa (PAB) dilakukan dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, disertai Panitera, dan dihadiri oleh terbanding. Apabila perlu juga dihadiri oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya.

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan apabila surat permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal.

· Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (PAC)
Pemeriksaan dengan acara cepat (PAC) dilakukan oleh hakim tunggal atau majelis hakim dan dihadiri oleh terbanding. Apabila dipandang perlu juga dihadiri oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya.

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap :
- Sengketa pajak tertentu
- Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima
- Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan pasal 84 (1) UU Pengadilan pajak. Atau atas putusan yang keliru (salah tulis atau salah hitung)
- Sengketa pajak tertentu, yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak.

Contoh Surat banding yang memenuhi ketentuan formal.

Tangerang , 20 April 2005

No :
Lampiran : 11 Set
Hal : Permohonan Banding Atas Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh
Pasal 21 No. xxxxxxxx tgl 10 Desember 2003 yang diterbitkan oleh KPP Mana.

Kepada Yth.
Badan Peradilan Pajak
Gedung D Departemen Keuangan Lt V-IX
Jalan Kalilio – Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami :
Nama : PT Apa Saja
NPWP : 00.000.000.0-000.000
Alamat : Tangerang

bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor xxxxxxxxxxx tgl 10 Desember 2003 yang kami terima pada tanggal 2 Maret 2005 mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Pebruari 2003.

Besarnya SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Mana adalah sebagai berikut :

Perhitungan tersebut diatas tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan.
Sedangkan PPh Pasal 21 tahun 2001 yang terutang menurut PT Apasaja adalah :

Perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi penambahan obyek PPh Pasal 21 yang tidak disetujui Wajib Pajak. Koreksi tersebut menurut Fiscus karena adanya pemberian kepada karyawan yang belum dilaporkan dalam ST Tahunan PPh Pasal 21. Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi tersebut. Menurut wajib pajak semua Pembayaran kepada karyawan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Adapun alasan kami mengajukan banding adalah karena :

1.      Permohonan Keberatan yang kami ajukan atas SKPKB PPh Pasal 21 tahun 2001 No. xxxxxx ditolak oleh KPP mana setelah melewati jangka waktu 12 bulan.

2.       Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

3.      Wajib Pajak telah mengajukan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 ke KPP Mana pada tanggal 10 Maret 2003 (Photocopi surat keberatan terlampir).

4.      Sampai dengan tanggal 10 Maret 2004 Wajib Pajak belum mendapatkan keputusan atas keberatan yang telah diajukan sebelumnya.

5.      Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) apabila jangka waktu dua belas bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap diterima.

6.      Pada tanggal 2 Maret 2005 Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Keberatan No xxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2003 yang memutuskan bahwa Direktur Jenderal Pajak MENOLAK Keberatan Wajib Pajak Dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut tertulis bahwa, KPP menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan, padahal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21.

7.      Berdasarkan Cap Pos yang tertera pada amplop KPP (sampul surat keberatan) yang diterima Wajib Pajak tertulis cap pos tanggal 27 Pebruari 2005

Sebelum mengajukan permohonan banding, kami juga telah melunasi SKPKB PPh Pasal 21 No. xxxxxxxxx tanggal xxxxxx (Photocopi SSP terlampir).

Untuk memenuhi persyaratan formal permohonan banding ini, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Salinan Surat Keputusan Keberatan No. xxxxx tanggal 10 Desember 2003.
2. Salinan SKPKB PPh Pasal 21 No xxxxxx tanggal 24 Pebruari 2003.
3. Salinan Surat Keberatan No xxxx tanggal 10 Maret 2003 dan tanda terima surat keberatan.
4. Salinan SSP tanggal xxxxxx.
5. Photocopi NPWP Wajib Pajak
6. Salinan Akta Pendirian PT Apa Saja dan Perubahannya.
7. Salinan Audit Report th 2001 (Laporan Keuangan) PT Apa Saja .
8. Surat Kuasa Asli .

Demi kelancaran proses banding ini, kuasa hukum kami akan menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen pendukung lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan selama proses banding berlangsung.

Demikian permohonan banding ini kami buat dengan harapan agar dapat dikabulkan. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Triyani Budianto
Kuasa Hukum Wajib Pajak

F. Penutup

Dampak dari kebijakan perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak berupa UU Pengadilan Pajak tersebut agar upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara terus ditingkatkan dan dikelola secara bijak dan adil. Upaya meningkatkan penerimaan pajak lebih mudah dilakukan dibanding meningkatkan keadilannya. Dampak dari upaya meningkatkan penerimaan pajak seringkali menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi instansi perpajakan dengan pihak Wajib Pajak, terutama dalam menyelaraskan beban pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak di bidang perpajakan (H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H).

Penyelesaian sengketa pajak pada hakekatnya harus didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi penerimaan negara. Terjaminnya hak Wajib Pajak maupun pemerintah merupakan goal yang ingin dicapai dengan terbitnya UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

Daftar Pustaka

1. Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, Edisi 8, 2008

2. Parwito, Membaca arah aturan peralihan UUK UP , Bisnis Indonesia, 17 September 2007

3. Darussalam & Danny Septriadi, Menyoal denda atas keberatan dan banding yang ditolak, Minggu, 2009 April 12

4. ArtikelR izky Harta Cipta, SH, MeninjauD asar FilosofisD ilakukannya Pemungutan Pajak,10 November 2008

5.R aden Suparman,Keberatan dan Banding , 17 Juli 2007

6. Triyani Budianto, Bagaimana MempersiapkanKeberatan dan Banding , 30 April 2005

7. Arief Wibisono, Kompas Online, Badan Peradilan Pajak danD ualisme Penyelesaian Perkara Pajak, Makalah Seminar tax-ina,R abu, 11 Desember 1996

8. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H, PerumusanKebijakan Perpajakan Dalam PenyelesaianSengketa Pajak, 2 Februari 2009

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

11. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001

13. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-003/PP/2006.