Jumat, 24 Juni 2011

KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

KEBERATAN

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas
suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat
mengajukan keberatan.


Hal-Hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.


Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat
WP terdaftar, dengan syarat:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
    dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan
    disertai alasan-alasan yang jelas.
c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa
    pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat,
dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
Mulai 1 Januari 2008 dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.





Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

1.    Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka
waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB,SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.    Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos
tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT,SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.


Penyelesaian Keberatan

1.    Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

2.    Keputusan Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terutang.


Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

1.    Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta
penjelasan/keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan,pemotongan, atau pemungutan.

2.    WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.






Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas
keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak,
dengan syarat:

a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
c. Alasan yang jelas.
d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
e. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
f. Jumlah pajak yang terutang dimaksud dibayar sebesar 50%

Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak.Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.


Imbalan Bunga

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian
atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam
SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.


Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan Gugatan kepada
Pengadilan Pajak terhadap:

1.    Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang.
2.    Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.
3.    Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP
yang berkaitan dengan STP.
4.    Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan
STP.




Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

a.    Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

b.    Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.


Peninjauan Kembali

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan
hanya dapat diajukan satu kali.


Alasan-Alasan Peninjauan Kembali:

a. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat.
b. Terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan;
c. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
d. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab
    sebabnya.
e. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
    berlaku.


Jangka Waktu Peninjauan Kembali

1.    Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;

2.    Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam
angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar